Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.
Aiyu Article

Artikel

Legal Updates Logo

Legal Updates

Lihat Semua
Kebijakan Bring Your Own Device (BYOD) bagi Karyawan: Bagaimana Perspektif Hukum Indonesia?

Kebijakan Bring Your Own Device (BYOD) bagi Karyawan: Bagaimana Perspektif Hukum Indonesia?

Pendahuluan Penerapan kebijakan Bring Your Own Device (BYOD), yaitu kebijakan yang mengizinkan atau mewajibkan karyawan menggunakan perangkat pribadi...

8/7/2026
Yumna Nafisah, S.H.
Legal Updates
 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2026 Cegah Kelangkaan Minyak Goreng melalui Penegasan Kewajiban Produsen dan Ancaman Sanksi Penutupan Gudang

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2026 Cegah Kelangkaan Minyak Goreng melalui Penegasan Kewajiban Produsen dan Ancaman Sanksi Penutupan Gudang

Pendahuluan Pada 29 Juni 2026, Kementerian Perdagangan menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan M...

8/7/2026
Yumna Nafisah, S.H.
Legal Updates
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 Pengetatan Pengawasan Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 Pengetatan Pengawasan Ketenagakerjaan

Pendahuluan Pada 29 Juni 2026, Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawas...

7/7/2026
Yumna Nafisah, S.H.
Legal Updates
Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 160 Tahun 2026 Perketat Standar Penyembelihan Halal bagi Pelaku Usaha Rumah Potong Hewan

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 160 Tahun 2026 Perketat Standar Penyembelihan Halal bagi Pelaku Usaha Rumah Potong Hewan

Pendahuluan Pada 19 Mei 2026, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, menetapkan dan memberlakukan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Prod...

7/7/2026
Yumna Nafisah, S.H.
Legal Updates
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 Wajibkan Modal Inti Minimum Bank Perekonomian Rakyat Rp6 Miliar

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 Wajibkan Modal Inti Minimum Bank Perekonomian Rakyat Rp6 Miliar

Pendahuluan Pada 4 Juni 2026, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Kewajiban Penyediaan Moda...

6/7/2026
Yumna Nafisah, S.H.
Legal Updates
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2026 Perizinan Pakan Produk Rekayasa Genetik Kini Wajib Lampirkan NIB dan Atur Pengalihan Sertifikat

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2026 Perizinan Pakan Produk Rekayasa Genetik Kini Wajib Lampirkan NIB dan Atur Pengalihan Sertifikat

Pendahuluan Pada 29 Juni 2026, Kementerian Pertanian menetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan...

6/7/2026
Yumna Nafisah, S.H.
Legal Updates
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 Perkuat Tata Kelola Pelaku Pasar Uang dan Valuta Asing

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 Perkuat Tata Kelola Pelaku Pasar Uang dan Valuta Asing

Pendahuluan Pada 30 Juni 2026, Bank Indonesia menetapkan dan memberlakukan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penguatan Kual...

3/7/2026
Yumna Nafisah, S.H.
Legal Updates
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2026 Perketat Standar Keamanan Kemasan Pangan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2026 Perketat Standar Keamanan Kemasan Pangan

Pendahuluan Pada 23 Juni 2026, Badan Pengawas Obat dan Makanan menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Kemas...

3/7/2026
Yumna Nafisah, S.H.
Legal Updates
JurisView Logo

JurisView

Lihat Semua
Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional Atur Hubungan Perdata Lintas Negara di Indonesia

Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional Atur Hubungan Perdata Lintas Negara di Indonesia

1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tengah membahas Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasion...

27/4/2026
Ivonnie Wijaya & Steven Aristides Wijaya
JurisView
KUHP Series 01: Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Kewibawaan Pemerintah

KUHP Series 01: Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Kewibawaan Pemerintah

1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pada 2 Januari 2023, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pi...

24/2/2026
Ivonnie Wijaya, Steven Aristides Wijaya
JurisView
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 Atur Perizinan Usaha Jasa Lingkungan dalam Wilayah Konservasi

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 Atur Perizinan Usaha Jasa Lingkungan dalam Wilayah Konservasi

1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pengaturan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Suak...

19/1/2026
Ivonnie Wijaya, Steven Aristides Wijaya
JurisView
RUU KUHAP, Era Baru Penegakan Hukum Pidana

RUU KUHAP, Era Baru Penegakan Hukum Pidana

1. Pendahuluan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku saat ini telah diterapkan selama lebih dari empat puluh tahun....

28/11/2025
Ivonnie Wijaya, Steven Aristides Wijaya
JurisView
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Menyempurnakan Proses Bisnis dan Menguatkan Jaminan Kualitas Layanan Perizinan Berusaha

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Menyempurnakan Proses Bisnis dan Menguatkan Jaminan Kualitas Layanan Perizinan Berusaha

1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ( PP 5/2021 ) mer...

13/11/2025
Ivonnie Wijaya, Steven Aristides Wijaya
JurisView
Perubahan Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia: Kontrak Kerja, Alih Daya, dan Pesangon

Perubahan Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia: Kontrak Kerja, Alih Daya, dan Pesangon

Pendahuluan Aturan ketenagakerjaan di Indonesia telah mengalami perubahan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ( U...

3/11/2025
Ivonnie Wijaya, Steven Aristides Wijaya
JurisView
Kerangka Hukum Pengembangan Industri Kendaraan Listrik di Indonesia: Regulasi, Pajak, Investasi, dan TKDN

Kerangka Hukum Pengembangan Industri Kendaraan Listrik di Indonesia: Regulasi, Pajak, Investasi, dan TKDN

1. Pendahuluan Transisi energi global menuju sumber daya yang lebih bersih dan berkelanjutan telah menempatkan industri kendaraan listrik (Electric...

3/10/2025
Ivonnie Wijaya, Steven Aristides Wijaya
JurisView
Langganan Gratis

Langganan Gratis

Berlangganan untuk menerima email mingguan gratis berisi analisis hukum terbaru.