Artikel
Artikel Terbaru
Saat Kritik Pemerintah Makin Keras, MK Justru Hapus Pasal Penghinaan
Pada Jumat, 28 Agustus 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan untuk seluruhnya permohonan uji materiil terhadap Pasal 240, Penjelasan Pasal 240, d...
Pedoman Baru Pencampuran Batubara Berdasarkan Kepmen ESDM 323/2026
Pendahuluan Pada 13 Agustus 2026, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 323.K/MB.01/MEM.B/2026 tent...
DPR Janji Sahkan RUU Perampasan Aset, Komitmen Serius atau Cara Meredam Kekecewaan Publik?
Gelombang aksi demonstrasi yang berlangsung pada 27 Agustus 2026 kembali menempatkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Peram...
Peraturan BPH Migas 2/2026 Atur Kewajiban NRU dan Pemasangan QR Code bagi Badan Usaha BBM
Pendahuluan Pada 11 Agustus 2026, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi ( BPH Migas ) menetapkan Peraturan BPH Migas...
DPR Mulai Rombak Aturan Ketenagakerjaan, Apa yang Akan Berubah bagi Pekerja?
Pada Rabu, 26 Agustus 2026, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI resmi menyetujui hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pem...
Penataan Kewenangan dan Digitalisasi Layanan Pengumuman PT dan Yayasan Berdasarkan Permenkum No. 14 Tahun 2026
Pendahuluan Pada 13 Agustus 2026, Menteri Hukum Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 14 Tahun 20...
Legal Updates
Saat Kritik Pemerintah Makin Keras, MK Justru Hapus Pasal Penghinaan
Pada Jumat, 28 Agustus 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan untuk seluruhnya permohonan uji materiil terhadap Pasal 240, Penjelasan Pasal 240, d...
Pedoman Baru Pencampuran Batubara Berdasarkan Kepmen ESDM 323/2026
Pendahuluan Pada 13 Agustus 2026, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 323.K/MB.01/MEM.B/2026 tent...
DPR Janji Sahkan RUU Perampasan Aset, Komitmen Serius atau Cara Meredam Kekecewaan Publik?
Gelombang aksi demonstrasi yang berlangsung pada 27 Agustus 2026 kembali menempatkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di puncak perhatian...
Peraturan BPH Migas 2/2026 Atur Kewajiban NRU dan Pemasangan QR Code bagi Badan Usaha BBM
Pendahuluan Pada 11 Agustus 2026, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi ( BPH Migas ) menetapkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2026 tentang No...
DPR Mulai Rombak Aturan Ketenagakerjaan, Apa yang Akan Berubah bagi Pekerja?
Pada Rabu, 26 Agustus 2026, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI resmi menyetujui hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Und...
Penataan Kewenangan dan Digitalisasi Layanan Pengumuman PT dan Yayasan Berdasarkan Permenkum No. 14 Tahun 2026
Pendahuluan Pada 13 Agustus 2026, Menteri Hukum Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 14 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengumuma...
Asap Kalimantan Masuk Malaysia, Indonesia Hadapi Ujian Hukum Lintas Batas
Pada Agustus 2026, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah kembali dilaporkan melintasi batas...
Peraturan BGN 10/2026: Penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pelibatan Pelaku Usaha dalam Program MBG
Pendahuluan Pada 27 Juli 2026, Kepala Badan Gizi Nasional menetapkan Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penggunaan Produk Dala...
JurisView
Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional Atur Hubungan Perdata Lintas Negara di Indonesia
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tengah membahas Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasion...
KUHP Series 01: Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Kewibawaan Pemerintah
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pada 2 Januari 2023, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pi...
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 Atur Perizinan Usaha Jasa Lingkungan dalam Wilayah Konservasi
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pengaturan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Suak...
RUU KUHAP, Era Baru Penegakan Hukum Pidana
1. Pendahuluan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku saat ini telah diterapkan selama lebih dari empat puluh tahun....
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Menyempurnakan Proses Bisnis dan Menguatkan Jaminan Kualitas Layanan Perizinan Berusaha
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ( PP 5/2021 ) mer...
Perubahan Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia: Kontrak Kerja, Alih Daya, dan Pesangon
Pendahuluan Aturan ketenagakerjaan di Indonesia telah mengalami perubahan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ( U...
Kerangka Hukum Pengembangan Industri Kendaraan Listrik di Indonesia: Regulasi, Pajak, Investasi, dan TKDN
1. Pendahuluan Transisi energi global menuju sumber daya yang lebih bersih dan berkelanjutan telah menempatkan industri kendaraan listrik (Electric...
Langganan Gratis
Berlangganan untuk menerima email mingguan gratis berisi analisis hukum terbaru.